RAPAT KOORDINASI UPP SABER PUNGLI KABUPATEN TANAH LAUT NOVEMBER 2021
Pelaihari- Kamis, 25 November 2021, Inspektorat Kabupaten Tanah Laut beserta anggota lainnya dari UPP Saber Pungli Kabupaten Tanah Laut mengadakan rapat koordinasi UPP Saber Pungli Kabupaten Tanah Laut. Acara di mulai pada pukul 14.00 wita, berlangsung di Ruang Rapat Barakat Lantai 2 Setda Kabupaten Tanah Laut. Rapat Koordinasi dipimpin dan dibuka oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sekaligus memaparkan tentang saat ini ruang posko saber Pungli sedang direhab, diharapkan agar panel data kegiatan agar diperbaharui. Sehingga jika nanti ada tim dari pusat terkait dengan pencanangan Kabupaten Bebas Pungli penel data tersebut sudah diperbaharui. Pada rapat ini diperkenalan wajah baru anggota UPP Saber Pungli karena adanya pergantian pejabat baru dari Kejaksaan, Kepolisian dan TNI. Pada rapat koordinasi ini ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh anggota UPP Sabel Pungli yakni : - UPP harus bersinergi dalam mewujudkan Tala bebas Pungli. Dalam penerapan tindakan hukum, harus berpegang pada aturan main. Dalam melakukan kegiatan penindakan harus benar-benar didukung dengan alat bukti dan kesaksian yang cukup. - Bahwa selama ini ada kegamanangan dalam penindakan, yaitu terkait dengan dukungan logistik. Jika saksi ada di luar daerah dibutuhkan pendanaan untuk mendatangi saksi tersebut. - Perangkat hukum terkait Pungli sulit untuk diterapkan karena harus ada unsur paksaan, sementara kejadian yang terjadi biasanya bersifat suka rela dan ikhlas. - Perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP), agar pelaksanaan kegiatan menjadi lebih jelas, terukur, dan epektif Terkait dengan aspek hukum Pungli ini jika tidak bisa dijerat dengan undang-udang terkait tindakpidana korupsi dapat dijerat dengan KUHP. Dalam hirarki produk hukum urutan yang terendah adalah Perda, sehingga jika Tanah Laut akan membuat produk hukum terkait Pungli ini tidak hanya Perbup namun disaranakan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Dalam pelaksanaan UPP Saber Pungli ini melibatkan lintas sektor penegak hukum sehingga harus saling bersinergi, koordinasi dan kolaborasi demi mewujudkan Tanah Laut sebagai Kabupaten Bebas Pungli.